contoh essay hukum dan ham

Cerita Pemilih
Entrepreneur
Artificial intelligence
Cryptocurrency
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno
Ilmu Sosbud
Travel Story
SEMUA RUBRIK
TOPIK PILIHAN
KRIS BPJS Kesehatan, Orang Miskin Dilarang Sakit?
Menyoal Efektivitas Kegiatan Study Tour di Sekolah
Kegiatan Study Tour di Sekolah, Haruskah Dilarang?
Jalur Sepeda di Jakarta, Terlambat Puluhan Tahun?
Debat Kusir Jumlah Kementerian!
Jenis Obat yang Disimpan di Lemari Pendingin

Merokok di Tempat Umum Langgar Hak Asasi?

R.A Kartini: Perempuan yang Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Lainnya

Park Yeonmi: Kabur dari Korea Utara, Menerangi Hak Asasi Manusia

Rumah Layak Huni Bagi Rakyat Miskin: Hak Asasi dan Fondasi Kesejahteraan

Kontribusi dan Dampak Amicus Curiae dalam Membela Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan Keadilan di Berbagai Negara

(Esai Pendek) Sepak Bola dan Perdamaian Dunia

Selanjutnya

Hak Asasi Manusia (Esai)

Sejak lahir setiap manusia memiliki hak yang mutlak dimiliki dalam dirinya. Hak tersebut adalah hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum yang ada. Seperangkat hak yang dimaksud disini yaitu melingkupi hak untuk bebas mengemukakan pendapat, hak hidup, hak atas keamanan, hak untuk tidak diganggu, hak untuk bebas dari perbudakaan dan perhambaan, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak lain yang memberikan kebebasan sehingga dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam pelaksanaanya sering kali terjadi pelanggaran di dalamnya. Pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain. Pelanggaran ham dapat disebabkan oleh faktor internal dah faktor eksternal.

Contoh penyebab dari faktor internal yaitu tingginya sifat egois yang mementingkan kepentingan pribadi, rendahnya rasa empati, rendahnya toleransi, keinginan untuk balas dendam dan rendahnya pemahaman tenteng pentingnya HAM. Kemudian terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pelanggaran HAM seperti penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, aparat penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan teknologi, dan masalah ekonomi.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Contoh dari pelanggaran HAM yaitu seperti yang dijelakan dalam UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian.

Kejahatan genosida yaitu suatu perbuatan yang dilakukanoleh individu atau kelompok tertentu dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama tertentu. Kejahatan genosida dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Di Indonesia contoh nyata dari pelanggaran HAM berat yaitu pada kasus G30S PKI, kasus pembunuhan Marsinah, kasus munir, tragedi trisakti, tragedi semanggi I dan II, kasus bom bali, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangakan kejahatan kemanusiaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik.

Serangan tersebut dapat ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil atau secara tidak langsung. Contohnya berupa penyiksaan, perbudakan, pengusiran penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan pemberontakan bersenjata. Kejahatan kemanusiaan ini dapat golongkan sebagai pelanggaran HAM ringan. Kasus pelanggaran HAM ringan sebenarnya sering terjadi di sekitar kita, contohnya yaitu pembulian, kasus kelalaian instansi kesehatan dalam memberikan obat yang sudah kadaluarsa, menganiaya teman sebaya, kasus kekerasan dalam rumah tangga, melarang anak untuk belajar, dan masih banyak contoh lainnya.

Hak Asasi Manusia juga telah diatur dalam UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Pasal yang mengantur tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 27-33 UUD 1945. Pasal 27 berbunyi "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan".

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, namun kenyataan yang ada masih terdapat warga negara yang menjadi pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan tinggal di lingkungan yang kumuh. Bersamaan dengan hal itu terdapat juga warga negara yang menyalah gunakan hak nya tanpa memenuhi kewajiban, contohnya yaitu bolos saat bekerja.

Kemudian pasal 28 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" tetapi seperti yang diketahui, masih banyak warga negara yang tidak leluasa dalam mengeluarkan pendapatnya dikarenakan terdapat ancaman tertentu yang dilakukan oleh kelompok/ individu yang berkepentingan. Disisi lain juga terdapat warga negara yang tidak menggunakan kebebasannya, contoh nyata dalam pemilu, masih banyak warga negara yang memilih golput daripada menggunakan suaranya untuk memilih.

Pada pasal 29 terdapat ayat yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Seperti yang kita ketahui, kebebasan tersebut masih terbatas, terdapat kasus pengeboman gereja dan penembakan dimasjid. Dengan adanya hal tersebut tentu akan membuat umat beragama tidak tenang saat menjalani ibadahnya di tempat ibadah masing-masing.

tugas di kompasiana

Ham pelanggaranhamberat pelanggaranhamringan, ruang kelas, artikel lainnya.

LAPORKAN KONTEN

Kajian Ilmiah
Literasi & Penulisan
Jurnalistik
Hubungan Masyarakat
Kesekretariatan Organisasi
Kepengurusan
Tribune Express
Kajian Rutin
Legal Outlook
Paper Review
Corpus Law Journal
Penelitian Besar
Penelitian Mandiri
Berita & Artikel
Hubungi Kami
Registrasi & Pendaftaran

Kumpulan Esai Kritis NACE Competition 2021 LK2 FHUI: 10 Karya Terbaik Kategori Mahasiswa Fakultas Hukum dan Siswa Menengah Atas/Sederajat

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

We're Hiring!
Help Center

ESAI " KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSEPSI HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI "

Related Papers

M Arif Gunawan Putraga

Bima satria

Bima Satria

ristanti rahmawati

ayu wahyuni yunus

Gandis Sarahwikan Heyka

Endang Kasihati

Laura Ardya

RELATED PAPERS

Ian P Shears

Muhamad Nurhasan

ahmad ubaedi

Pedro Paulo A. Funari

Dreptul afacerilor

valentina barna

Bishal Dutta

Vincenzo Di Nicola

Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications

Norba Revista De Historia

Alex Sanchez

Journal of Labor Economics

G. Brunello

Yvon Pesqueux

Maria Augusta Bessa Rebelo

Age and Ageing

Gladys Barrera

IEEE Transactions on Biomedical Engineering

Zoltan Nadasdy

Historia Caribe

MA Military History Thesis, University of Buckingham

Andrew J Thompson

Pakistan Journal of Agricultural Research

Sabeen Asghar

Praxis Pedagógica

Malte Ritter

Advances in Difference Equations

María Hernández

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Revista Forestal del Perú

Tatiana Espinosa

Eko Ahmad Sugiyanto

Mohiy M. Hadhoud

Journal of Psychiatric Nursing

Hülya Arslantas

Social Science Research Network

Jacint Balaguer

Artikel-artikel mengenai Hak Asasi Manusia

Menampilkan 1 - 20 dari 61 artikel.

Ketiga calon presiden Indonesia masih dihantui catatan HAM yang mengkhawatirkan

Eka Nugraha Putra , National University of Singapore

Standar ganda Barat lagi-lagi tampak jelas dalam konflik Israel-Hamas

M. Muhannad Ayyash , Mount Royal University

Nobel Perdamaian: mengenal Narges Mohammadi dan perjuangan HAM ribuan perempuan di Iran

Hind Elhinnawy , Nottingham Trent University

Indonesia sudah lama punya Pengadilan HAM sendiri. Mengapa kiprahnya jarang terdengar?

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono , Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Siapa yang paling diuntungkan dari kebebasan berpendapat: si kaya atau si miskin?

Arthur Grimes , Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington

Menambah energi terbarukan sama dengan menambah pertambangan: aksi iklim jangan sampai menumbalkan masyarakat

Nick Bainton , The University of Queensland dan Deanna Kemp , The University of Queensland

Riset petakan hubungan antara kebebasan akademik dan demokrasi: studi kasus pada negara-negara Afrika

Liisa Laakso , The Nordic Africa Institute

Apa kata hukum internasional tentang rencana Israel menghancurkan rumah penyerang asal Palestina?

Robert Goldman , American University

Panel Ahli: pemerintah akui pelanggaran HAM berat masa lalu, belum cukup tanpa tanggung jawab hukum

Nurul Fitri Ramadhani , The Conversation

Seks, skizofrenia dan ironi sejarah hukum pidana Indonesia

Julia Suryakusuma , Institute for Economic and Social Research, Education, and Information (LP3ES)

Twitter dan Elon Musk: mengapa ‘absolutisme’ kebebasan berbicara bisa mengancam hak asasi manusia

Sarah Glozer , University of Bath ; Emily Jane Godwin , University of Bath , dan Rita Mota , ESADE

Hati-hati dengan ableisme: stigma diskriminatif yang berbahaya bagi penyandang disabilitas

Isnenningtyas Yulianti , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ; Andhika Ajie Baskoro , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ; Angga Sisca Rahadian , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ; Mochammad Wahyu Ghani , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ; Sri Sunarti Purwaningsih , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) , dan Zainal Fatoni , Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dari KUHP sampai Tragedi Kanjuruhan: kekerasan dan impunitas aparat menguat, perlindungan HAM melemah

Ari Pramuditya , Amnesty International Indonesia

Pernikahan beda agama: Apakah perlu diatur dalam UU Perkawinan?

Nurul Fitri Ramadhani , The Conversation dan Muammar Syarif , The Conversation

Menyempitnya ruang sipil: Bagaimana kelompok pembela HAM kini makin rentan dikriminalisasi oleh negara

Auditya Firza Saputra , Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Pakar Menjawab: Seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia, dan perlukah merevisi aturan hukumnya?

Aktivisme mahasiswa 10 tahun terakhir: banyak golput, menjaga jarak dari politik praktis, tapi peka isu demokrasi dan HAM

M Faishal Aminuddin , Universitas Brawijaya dan M Fajar Shodiq Ramadlan , Universitas Brawijaya

Pakar menjawab: mengapa pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia sulit diselesaikan

Bagaimana big tech menentukan siapa yang berkuasa atas hak dan kebebasan kita

Giovanni De Gregorio , University of Oxford

Facebook kerap menghapus bukti tindak kekejaman di negara seperti Suriah dan Myanmar – tapi kita tetap bisa mengamankannya

Imtiaz Khan , Cardiff Metropolitan University dan Ali Shahaab , Cardiff Metropolitan University

Topik terkait

Hak-hak sipil
kebebasan berpendapat
Pelanggaran HAM
Tragedi 1965

Kontributor teratas

Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada

Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Lecturer, Indonesia Jentera School of Law

Dosen LB Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya

Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore

Peneliti, Amnesty International Indonesia

Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham

Senior Lecturer in History, Curtin University

Associate Professor, Department of Anthropology, Universitas Indonesia

Lecturer in International Relations, Binus University

Assistant Professor, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Head of Department of Employment Relations & Human Resources, and Professor, Griffith University

Associate professor, University of Malaya

Lecturer, Indonesian Studies, School of Humanities and Social Sciences, Deakin University

Lebih banyak

Berhenti ikuti topik Ikuti topik

10 contoh soal essay tentang hak asasi manusia lengkap jawabannya

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah hak yang dimiliki oleh semua manusia, Berikut ini ada 10 contoh soal mengenai hak asasi manusia lengkap beserta jawabannya. Semoga saja 10 contoh soal essay tentang hak asasi manusia lengkap jawabannya ini bermanfaat banyak, Selamat menyimak !

Soal No. 1). Bagaimanakah perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan UUD 1945!

Jawaban: – Konstitusi RIS dan UUDS 1950 lebih banyak pengaturannya tentang HAM karena mengadopsi dari DUHAM. Dalam konstitusi RIS diatur dalam pasal 7-33, sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam pasal 7-34.

– UUD 1945 lebih sedikit pengaturannya tentang HAM karena sudah diadakan UU HAM yang telah mengatur secara khusus. Dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan pasal 34.

Soal No. 2). Bagaimanakah pendapat kaum positivis dalam memandang HAM?

Jawaban: Menurut kaum positivis satu satunya hukum yang sah adalah yang dibuat oleh penguasa dan mempunyai sanksi. Akibatnya individu hanya bisa menikmati dan menegakkan HAM yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.

Soal No. 3). Bagaimanakah konsepsi kewajiban/ tanggung jawab dalam HAM menurut UUD 1945?

Jawaban: – Tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4). – Tanggung jawab setiap orang yang diatur dalam pasal 28 J ayat (1).

Soal No. 4). Sebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM berat!

Jawaban: Contoh pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya.

Soal No. 5). Tuliskan dua bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul di dalam masyarakat!

Jawaban: Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. a. Diskriminasi b. Perbudakan

Soal No. 6). Tuliskan empat faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM!

Jawaban: Berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. a. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. b. Kurang tegasnya aparat penegak hukum. c. Terjadinya penyalahgunaan teknologi. d. Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Soal No. 7). Ada Berapa Macam Hak Asasi Manusia?

Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, menikah, dan sebagainya.
Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya, mendirikan perusahaan, dan lain-lain.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Misalnya hak mendapatkan perlindungan hukum, hak yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah.
Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak dipilih dan memilih.
Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak menikmati hasil kebudayaan.
Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal penangkapan, penggeledahan, proses peradilan, dan sebagainya.

Soal No. 8). Apa Saja Instrumen Hukum HAM di Indonesia?

Undang-undang dasar 1945
Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia
UU NO.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Soal No. 9). Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan “non derogable right” dalam Hak Asasi Manusia!

Jawaban: non derogable rights adalah HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Yang meliputi : hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, dsb. Dalam hak ini negara mutlak harus memenuhi kewajibannya yang diatur dalam pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 4 (2) ICCR

Soal No. 10). Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terjadi dalam 2 bentuk, yaitu act of commission dan act of ommision!

Jawaban: Act of Commission ( tindakan untuk melakukan ). Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Contoh : pembunuhan diluar hukum, penanganan prosedural.

Act of Ommission ( tindakan untuk tidak melakukan apapun ). Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara. Contoh : kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dasar yang murah bagi warganegaranya.

100 Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional

SkripsiYuk.com – Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan utama di panggung hukum internasional, menghadirkan tantangan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam. Artikel ini menghadirkan 100 contoh judul skripsi hukum yang mengeksplorasi beragam permasalahan seputar HAM di tingkat internasional . Dari analisis efektivitas mekanisme perlindungan HAM hingga eksplorasi konflik dan keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM, pembaca akan diundang untuk menyelami berbagai aspek permasalahan yang melibatkan hak asasi manusia di panggung global. Dengan fokus pada berbagai sudut pandang dan isu-isu kontemporer, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang kaya dan bervariasi mengenai tantangan kompleks yang dihadapi oleh HAM di tingkat internasional.

Definisi Hukum Tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional

Dalam hukum internasional, permasalahan hak asasi manusia merujuk pada pelanggaran atau tantangan terhadap hak-hak yang diakui oleh norma-norma hak asasi manusia di tingkat global. Ini mencakup isu-isu seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi internasional, seperti PBB, memantau dan menangani pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme penegakan melibatkan pengawasan, pengaduan, dan penanganan kasus melalui pengadilan internasional atau regional. Hukum hak asasi manusia bertujuan melindungi hak-hak dasar tanpa diskriminasi, dan pelanggaran dianggap sebagai permasalahan serius yang mendapat perhatian komunitas internasional.

Berikut ini adalah 100 Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional yang bisa Anda gunakan sebagai referensi, diantaranya:

Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Teknologi Pemantauan Massal: Tantangan Etika dan Hukum Internasional.
Peran Mahkamah Internasional dalam Menanggapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara-negara Terhadap Pengungsi Berdasarkan Norma HAM Internasional.
Hukuman Kepala Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Kasus di Pengadilan Internasional.
Perbandingan Sistem Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Suatu Analisis Internasional.
Pelibatan Swasta dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tantangan dan Prospek.
Peran Organisasi Internasional dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Dampak Teknologi Terhadap Hak Privasi di Bawah Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perdagangan Internasional: Implikasi dan Tantangan.
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Hukuman Internasional: Sebuah Kajian Hak Asasi Manusia.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konteks Konflik Etnis: Analisis Kasus di Mahkamah Internasional.
Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional Islam.
Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Internasional: Suatu Tinjauan Kritis.
Peran Komisi HAM Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia.
Kebebasan Ekspresi dan Pengaruhnya Terhadap Diplomasi Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Kekuatan Militer: Suatu Perspektif Hukum Internasional.
Pelibatan Aktor Non-Negara dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab dan Hukuman.
Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia di Bawah Sistem Hukum Internasional: Suatu Kajian Kasus.
Peran Peradilan Regional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Fokus pada Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia dan Keamanan Nasional: Suatu Analisis Keseimbangan di Bawah Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Anak di Bawah Hukum Internasional: Tinjauan Terhadap Konvensi Hak Anak.
Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat: Tanggung Jawab Negara dan Norma Internasional.
Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bawah Konvensi Amerika dan Eropa.
Tantangan Terhadap Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Bawah Hukum Internasional.
Kebebasan Pers dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Pengadilan Internasional.
Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perang Asimetris: Tantangan dan Prospek Hukum Internasional.
Kajian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Negara-negara Pemegang Kursi Dewan Keamanan PBB.
Implikasi Hukum Internasional terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konteks Keamanan Cyber.
Perlindungan Hak Asasi Manusia di Zona Konflik: Peran Organisasi Internasional.
Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional.
Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Melalui PBB: Suatu Evaluasi Efektivitas.
Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang.
Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Perdagangan Manusia.
Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia: Suatu Analisis Hukum Internasional.
Implementasi Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Kendala dan Solusi.
Hak Asasi Manusia dan Konflik Budaya: Suatu Analisis Kasus di Tingkat Internasional.
Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pengadilan Internasional: Suatu Evaluasi Kritis.
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia di Bawah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
Tanggung Jawab Negara dan Hukuman dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Suatu Pendekatan Holistik.
Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi dan Tantangan.
Peran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Konflik Cyber: Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Kelaparan dan Kekurangan Pangan: Suatu Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia.
Peran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Krisis Pengungsi Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Drone dalam Konflik Bersenjata: Aspek Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Konflik Sipil: Kasus Studi Konflik Regional.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bawah Prinsip Yurisdiksi Universal.
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata: Pendekatan Hukum Internasional.
Peran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Wabah Penyakit Internasional: Suatu Kajian Kasus Pandemi.
Hak Asasi Manusia dan Penanganan Krisis Kemanusiaan di Negara-negara Berkembang.
Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Minoritas: Suatu Analisis Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Pengungsi Iklim: Tantangan dan Prospek Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Konflik Militer dan Penegakan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Media: Suatu Kajian Kasus di Tingkat Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat Alam.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Kekuatan Militer dalam Operasi Penjagaan Perdamaian: Tinjauan Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Teknologi Pendeteksian Massa: Suatu Perspektif Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Hukuman Mati: Tinjauan Norma Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Suatu Evaluasi Kritis.
Hak Asasi Manusia dan Keamanan Energi: Implikasi Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Operasi Militer dan Penegakan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Senjata Nuklir: Suatu Tinjauan Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pihak Swasta: Suatu Kajian Kasus.
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata: Perspektif Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Orang Asli: Suatu Analisis Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Bencana Alam: Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Teknologi Pengawasan: Tantangan dan Prospek Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pengungsi Klimatik: Suatu Pendekatan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Korupsi: Tinjauan Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Terorisme: Suatu Evaluasi Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Anak di Bawah Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Suatu Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Hak Migran di Bawah Hukum Internasional: Suatu Kajian Kasus.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Krisis Ekonomi: Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Kekebalan Diplomatik: Perspektif Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Analisis Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Kekuatan Militer dalam Operasi Kontraterorisme: Suatu Studi Kasus.
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata: Suatu Kajian Kasus Regional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan: Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan: Tantangan Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Hak-Hak Seksual dan Reproduksi: Suatu Perspektif Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Senjata Kimia: Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas: Suatu Kajian Kasus di Tingkat Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat Kemanusiaan: Tinjauan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Senjata Biologis: Perspektif Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pihak Swasta: Suatu Pendekatan Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak LGBTQ+ di Bawah Hukum Internasional: Suatu Kajian Kasus.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Senjata Serangan Otomatis: Tinjauan Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Konflik Etnis: Kasus Studi Regional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Tantangan dan Prospek Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Zona Konflik: Suatu Evaluasi Kritis.
Hak Asasi Manusia dan Hak Anak di Bawah Hukum Internasional: Suatu Kajian Kasus Regional.
Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Senjata Elektromagnetik: Perspektif Hukum Internasional.
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Internet: Suatu Analisis Hukum Internasional.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Konflik Bersenjata Internasional.

Itulah artikel mengenai 100 Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional menurut SkripsiYuk.com. Apabila kamu berminat menyelesaikan laporan tugas akhirmu relatif lebih cepat, segera hubungi kami dan lakukan konsultasi skripsi online . Kami juga menyediakan layanan lain seperti jasa pembuatan judul skripsi, jasa analisis data skripsi, jasa bimbingan skripsi online, jasa pembuatan skripsi terpercaya .

Mode Terang
Gabung Kompas.com+
Konten yang disimpan
Konten yang disukai
Berikan Masukanmu

Megapolitan
Surat Pembaca
Kilas Daerah
Kilas Korporasi
Kilas Kementerian
Sorot Politik
Kilas Badan Negara
Kelana Indonesia
Kalbe Health Corner
Kilas Parlemen
Konsultasi Hukum
Infrastructure
Apps & OS
Tech Innovation
Kilas Internet
Elektrifikasi
Timnas Indonesia
Liga Indonesia
Liga Italia
Liga Champions
Liga Inggris
Liga Spanyol
Internasional
Sadar Stunting
Spend Smart
Smartpreneur
Kilas Badan
Kilas Transportasi
Kilas Fintech
Kilas Perbankan
Tanya Pajak
Kilas Investasi
Sorot Properti
Tips Kuliner
Tempat Makan
Panduan Kuliner Yogyakarta
Beranda UMKM
Jagoan Lokal
Perguruan Tinggi
Pendidikan Khusus
Kilas Pendidikan
Jalan Jalan
Travel Tips
Hotel Story
Travel Update
Nawa Cahaya
Ohayo Jepang
Kehidupan sehat dan sejahtera
Air bersih dan sanitasi layak
Pendidikan Berkualitas
Energi Bersih dan Terjangkau
Penanganan Perubahan Iklim
Ekosistem Lautan
Ekosistem Daratan
Tanpa Kemiskinan
Tanpa Kelaparan
Kesetaraan Gender
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi
Industri, Inovasi & Infrastruktur
Berkurangnya Kesenjangan
Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
Konsumsi & Produksi yang bertanggungjawab

Contoh Kemajuan Teknologi di Bidang Pendidikan

Kompas.com skola.

Vanya Karunia Mulia Putri

Salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang pendidikan adalah munculnya perpustakaan digital. Simak penjelasan lainnya di bawah ini!

KOMPAS.com - Kemajuan teknologi terjadi di berbagai bidang. Mulai dari industri, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan.

Secara garis besar, kemajuan teknologi ini bisa berdampak positif maupun negatif untuk semua bidang.

Contoh, kemajuan teknologi mempermudah proses pembelajaran. Sedangkan dampak negatifnya ialah teknologi membuat perhatian siswa teralihkan.

Artikel ini membahas beberapa contoh kemajuan teknologi di bidang pendidikan .

Baca juga: 6 Pengaruh Negatif IPTEK dalam Bidang Pertanian

Contoh kemajuan IPTEK di bidang pendidikan

Menurut Feri Noperman dalam buku Pendidikan Sains dan Teknologi (2020), penyelenggaraan pendidikan sudah sepatutnya mengikuti perkembangan teknologi.

Karena pada dasarnya, pekembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) jelas mempermudah kehidupan masyarakat.

Sebutkan tiga kemajuan teknologi di bidang pendidikan !

Salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang pendidikan adalah berkembangnya model-model pembelajaran.

Apabila dahulu, proses belajar dilakukan secara tatap muka, kini, dengan berkembangnya teknologi, proses belajar bisa dilaksanakan secara daring (dalam jaringan).

Baca juga: Apa yang Dimaksud Iptek Bersifat Netral?

Dikutip dari buku Teknologi Pendidikan (2022) karya Mansyur dkk, salah satu contoh kemajuan IPTEK di bidang pendidikan adalah perkembangan sistem ujian dan penilaian.

Sebelum teknologi berkembang pesat, sistem ujian dan penilaian dilakukan secara manual dengan kertas atau buku.

Namun, dewasa ini, keduanya sudah dilakukan secara online , yakni dengan bantuan aplikasi atau sistem web yang sudah dirancang.

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) , salah satu contoh kemajuan IPTEK di bidang pendidikan ialah perpustakaan digital.

Guru, murid, dosen, atau mahasiswa bisa meminjam juga mengakses buku secara digital, tanpa harus datang ke perpustakaan.

Baca juga: Dampak Ditemukan Komputer dalam Bidang IPTEK

Jadi, tiga contoh kemajuan teknologi di bidang pendidikan adalah:

Berkembangnya model-model pembelajaran
Perkembangan sistem ujian dan penilaian
Munculnya perpustakaan digital.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

Tag materi TIK kelas 8 sebutkan tiga kemajuan teknologi di bidang pendidikan contoh kemajuan iptek di bidang pendidikan kemajuan teknologi contoh kemajuan teknologi di bidang pendidikan

6 Pengaruh Negatif IPTEK dalam Bidang Pertanian

Apa yang Dimaksud Iptek Bersifat Netral?

Globalisasi Bidang IPTEK dan Upaya Menghadapinya

Dampak Ditemukan Komputer dalam Bidang IPTEK

Apakah Teknologi Harus Menggunakan Listrik?

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Definisi dan Manfaatnya

TTS Eps 137: Yuk Lebaran

TTS Eps 136: Takjil Khas di Indonesia

TTS Eps 135: Serba Serbi Ramadhan

Games Permainan Kata Bahasa Indonesia

TTS - Serba serbi Demokrasi

TTS Eps 130 - Tebak-tebakan Garing

TTS - Musik Yang Paling Mengguncang

6 Pengaruh Negatif IPTEK dalam Bidang Pertanian

Terkini Lainnya

Ceramah Rekreatif: Pengertian dan Tujuannya

Contoh Kemajuan Teknologi di Bidang Pendidikan

Compounding and Blending: Proses Penggabungan Kata Bahasa Inggris

Bedanya Polisemi dan Homonim

Majas Metonimia: Pengertian dan Contohnya

Pengertian dan 4 Tujuan dari Proses Penjernihan Air

Mengenal 5 Unsur Pendukung Tari beserta Fungsinya

Komunikasi Nonverbal: Pengertian dan Contohnya

Makna Simpati Beserta Contohnya

6 Anggota Tata Surya, Apa Sajakah Itu?

5 Contoh Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Deklarasi PBB di Jenewa

Perbedaan Simple Past Tense dan Past Continuous Tense

Antonim dalam Bahasa Inggris: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Polisemi: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya

35 Contoh Kalimat Future Perfect Tense beserta Artinya

Link live streaming almeria vs barcelona, kickoff 02.30 wib, mahakam ulu banjir bandang, bpbd baru bisa dirikan 1 posko pengungsian karena akses terputus, now trending.

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Bantuan Hukum Hotman Paris kepada Keluarga Vina Cirebon, Duga BAP Berubah dan Minta Kasus Dibuka Lagi

Ramai Larangan "Study Tour" Imbas Tragedi Bus Ciater, Menparekraf: Bukan Salah Kegiatan

Ramai UKT PTN Naik, Kemendikbud: Wajib Ada UKT Rp 500.000 dan 1 Juta

Link Live Streaming Almeria Vs Barcelona, Kickoff 02.30 WIB

Mungkin Anda melewatkan ini

Gaman lan Aji-Ajine Wayang

Entertainment
Pesona Indonesia
Artikel Terpopuler
Artikel Terkini
Topik Pilihan
Artikel Headline
Harian KOMPAS
Kompasiana.com
Pasangiklan.com
Gramedia.com
Gramedia Digital
Gridoto.com
Bolasport.com
Kontan.co.id
Kabar Palmerah
Ketentuan Penggunaan
Kebijakan Data Pribadi
Pedoman Media Siber

Kumpulan Contoh Soal TWK Masuk IPDN dan Pembahasannya

Kumpulan contoh soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dapat dipelajari untuk mengikuti seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

IPDN sendiri merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang nantinya akan melahirkan kader pemerintah di bidang Kepamongprajaan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Menteri Anas mengatakan bahwa setelah dilakukan penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, rencananya pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei 2024 mendatang.

Seluruh informasi terkait dengan pelaksanaan dan alur seleksi CASN pada sekolah kedinasan tersebut dapat diakses melalui kanal-kanal resmi dari instansi pemerintahan yang terkait.

Baca juga: Syarat Masuk Sekolah Kedinasan IPDN dan Kapan Pendaftaran 2024?

Contoh Soal TWK IPDN dan Pembahasan

Berikut disajikan beberapa contoh soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mengikuti seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilengkapi dengan pembahasannya :

1. Salah satu butir pancasila sila kelima adalah tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik dalam keadaan tertentu. Hak milik sebagaimana yang diakui dalam hukum dan pandangan ahli hukum lain adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana pun. Jika diselaraskan dengan konteks pancasila dan memposisikan pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia, maka konteks yang dimaksud dengan hak milik tersebut sejatinya mengarah kepada :

A. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain

B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah

C. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum

D. Hanya menggunakan apa yang ada untuk menjalankan kegiatan tertentu di bawah kekuasaan sendiri dengan pembuktian bahwa hak milik tersebut secara hukum adalah kepunyaan pribadi

E. Tidak menggunakan barang yang bukan milik pribadi kecuali barang negara untuk kepentingan pribadi dan digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan orang lain

2. Pada tanggal 20 Desember 2021, pihak PLN telah melakukan pemeriksaan ke instalasi listrik pada daerah padat penduduk di lingkungan X. hal ini dilakukan karena sering terjadi kebakaran akibat arus pendek. Namun dalam pemeriksaan tersebut, hasilnya sangat mengejutkan. Ditemukan beberapa warga telah melakukan sambungan listrik ilegal dari kabel listrik PLN. Perilaku warga tersebut sangat bertentangan dengan sila …

3. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan pengamalan secara objektif maupun subjektif. Dibawah ini yang merupakan Contoh pengamalan Pancasila secara objektif adalah …

A. Menjenguk rekan kerja yang ditimpa musibah

B. Mengibarkan bendera merah putih menjelang 17 agustus di depan rumah

C. Membayar pajak tepat waktu

D. Pemerintah daerah mendistribusikan bantuan sosial secara adil dan merata

E. Memberi sumbangan ke panti Asuhan

4. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara, ideologi negara, serta puncak dari kebudayaan bangsa ini. Oleh karena itu Pancasila berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang telah lama dan terbentuk. Di bawah ini merupakan contoh puncak kebudayaan dari Pancasila khususnya sila ke 5 adalah …

A. Membantu tetangga yang sedang kesulitan ekonomi

B. Ikut aktif dalam pembuatan Gapura menjelang HUT RI Bersama dengan masyarakat

C. Menyelesaikan konflik dengan teman secara kekeluargaan

D. Melakukan jajak pendapat Bersama warga dalam memutuskan sanksi adat atas Tindakan asusila di lingkungan

E. Menghadiri undangan kegiatan adat di kampung

5. Konflik antara Indonesia dengan Tiongkok kembali terjadi di Perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok didampingi kapan Coast Guard negaranya, berkegiatan di perairan yang masih masuk dalam teritorial Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. Hal tersebut juga merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman seluruh bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam wawasan Nusantara dalam bidang ...

A. Ideologi

D. Sosial budaya

6. Organisasi taman siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari. Contoh Tindakan atas sikap berdikari dalam upaya menjaga keutuhan NKRI yang tepat adalah …

A. Rela berkorban untuk kepentingan negara

B. Kesadaran menjaga keutuhan wilayah negara

C. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara indonesia

D. Mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing

E. Membuat barisan perlawanan terhadap budaya asing

7. Pada hari Sabtu Pak Andi harus kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dibawa pulang. Pada saat yang bersamaan, warga di kampung mengadakan gotong royong membersihkan parit-parit dan selokan karena menjelang musim hujan. Sikap yang seharusnya diambil oleh Pak Andi yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah ...

A. Meminta anaknya untuk mewakili Pak Andi dalam kegiatan gotong-royong

B. Menyelesaikan lemburan pekerjaannya karena akan segera diminta oleh atasan

C. Meminta izin kepada kepala dusun agar memberikan maklum atas pekerjaannya

D. Mengikuti kegiatan gotong-royong dan menyelesaikan pekerjaan setelah selesai gotong-royong

E. Melimpahkan pekerjaannya kepada rekan sedivisi dengan alasan akan mengikuti gotong-royong kampung

8. Seorang mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro baru saja menyelesaikan studinya. Ia ditawarkan untuk melanjutkan studinya di Inggris dengan beasiswa. Meski demikian ia memilih Kembali ke kampungnya. Di kampung ia membuat pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan aliran air sungai yang deras. Berkat pembangkit listrik tersebut, warga kampung sudah dapat menikmati ketersediaan listrik. Tindakan mahasiswa tersebut menunjukkan sikap…

A. Bela negara

B. Cinta tanah air

C. patriotisme

D. nasionalisme

E. integritas

9. Dalam rangka meningkatkan hasil panen para petani, Presiden Jokowi melalui kementerian pertanian memberikan bantuan pupuk kepada seluruh petani di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya laporan dari pemerintah daerah bahwa hasil panen tahunan menurun akibat pupuk langka. Namun demikian ternyata perolehan pupuk untuk setiap petani tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata setelah diselidiki, ada oknum dari pemerintah daerah yang bermain terhadap bantuan tersebut. ia menjual Sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan ke petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sikap oknum tersebut dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan …

A. Pemenuhan hak warga negara dari negara

B. Nilai-nilai kemanusian yang berkeadilan

C. Upaya mewujudkan kekuatan ekonomi nasional

D. Pemenuhan nilai keadilan sosial bagi rakyat

E. Janji dan sumpah abdi negara dalam melayani masyarakat

10. Mirna selaku Warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh …

A. jaminan sosial

B. pelayanan kesehatan

C. pelayanan kesehatan secara cuma-cuma

D. pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk perlindungan negara

E. pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk jaminan perlindungan Negara

11. Upaya mempertahankan kedaulatan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI, tetapi juga warga negara. Sebab sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional. Warga negara merupakan salah satu sumber daya nasional, berarti warga negara ikut terlibat dalam sishanta. Keterlibatan warga negara dalam sishanta tercermin dari implementasi pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara dilaksanakan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagaimana dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara, maka berikut ini yang sejalan dengan konsep tersebut untuk menyelenggarakan pertahanan negara adalah ...

A. Mengembangkan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

B. Menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

C. Membangun kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

D. Memelihara kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

E. Semua benar

12. Hasto dan Hesti berasal dari negara A dan bekerja/tinggal di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis, dan negara B menganut asas ius-soli. Kemudian, anak mereka lahir di negara B, dan anak-anak Hasto dan Hesti ...

A. Mutlak memiliki dwi kewarganegaraan

B. Tidak memiliki kewarganegaraan

C. Mungkin memiliki kewarganegaraan B

D. Mungkin memiliki dwi kewarganegaraan

E. Mutlak memiliki kewarganegaraan B

13. Dewan Perwakilan (DPD) adalah Lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD sendiri merupakan Lembaga yang lahir setelah proses amandemen UUD 1945. DPD merupakan wakil provinsi dan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan adalah…

A. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain-nya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

B. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

C. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang undang APBN, Pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

D. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN

E. Bersama-sama dengan DPR dan Presiden memberikan pertimbangan duta

14. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup, tidak mungkin kira menghapus konflik. Baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok merupakan konstruksi sejarah manusia. Masalah bisa terjadi apabila konflik terus berlanjut sehingga melahirkan kekerasan. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah …

A. globalisasi yang telah menghadirkan perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan totalitas kesatuan nilai kepercayaan

B. Lemahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat

C. Kemiskinan berkepanjangan dan rendahnya tidak ekonomi masyarakat

D. Kuatnya pijakan konsep multikulturalisme di Indonesia

E. Munculnya sikap-sikap kerapuhan masyarakat terhadap ketahanan sosial budaya

15. Hampir semua partai politik melakukan proses permohonan gugatan kepada KPU, adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari KPU daerah untuk menghadapi gugatan sengketa PHPU Legislatif 2019, yang akan segera disidangkan Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, bukti-bukti dari KPU Kabupaten/kota dan provinsi itu akan dijadikan bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pileg 2019. Jika terjadi kasus tersebut maka yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan adalah ...

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Agung

C. Mahkamah Konstitusi

D. Kehakiman

E. Komisi Pemilihan Umum

1. Jawaban : D

Terkait dengan hak milik, substansinya adalah tidak merugikan orang lain dalam konteks untuk tidak memeras orang lain, tidak boros, tidak menonjolkan gaya hidup mewah, dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum.

2. Jawaban: E

Tindakan warga tersebut merupakan bentuk pelanggaran sila ke-5. Khususnya di butir 1 “mengembangkan perbuatan yg luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan

3. Jawaban: D

Pengamalan Pancasila apabila ditinjau dari “pelaku” dibedakan menjadi 2 yaitu pengamalan secara subjektif dan objektif. Pengamalan subjektif merupakan pengamalan Pancasila yang dilakukan oleh warga negara/individu/masyarakat/penduduk. Sedangkan pengamalan Pancasila secara objektif merupakan pengamalan Pancasila yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

4. Jawaban: B

Jawaban Poin B sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke 5 Butir ke 1 yaitu “mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan”

5. Jawaban: E

Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman seluruh bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan (Hankam).

6. Jawaban: D

Ada satu istilah bahwa negara maju adalah yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya, Indonesia harus memiliki ketiga aspek ini supaya bisa sejajar dengan negara maju yang lain. Oleh sebab itu dengan mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negeri asing termasuk upaya Indonesia menuju ke arah bangsa yang berdikari.

7. Jawaban: D

Salah satu ciri nasionalisme adalah selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, sikap yang seharusnya diambil Pak Andi adalah mengikuti kegiatan gotong royong dan menyelesaikan pekerjaan setelah selesai kegiatan gotong-royong.

8. Jawaban: C

Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan bentuk patriotisme. karena bisa saja ia bekerja di luar negeri setelah menyelesaikan Pendidikan disana. Namun ia mau mengorbankan itu semua untuk kemajuan dalam negeri.

9. Jawaban: D

Sikap oknum tersebut menyalahi profesi dan melanggar nilai integritas kejujuran karena menjual Sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan kepada petani lain. Hal ini termasuk kedalam pelanggaran yang kejam. Dan melanggar nilai-nilai keadilan sosial. karena bantuan tersebut sebenarnya ditunjukkan kepada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang rendah.

10. Jawaban: B

Pasal 28H (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

11. Jawaban: E

Usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

12. Jawaban: A

Anak dari Hasto dan Hesti mutlak memiliki dwi kewarganegaraan (bipatride) karena negara mereka menganut asas ius soli dan berdasarkan keturunan/hubungan darah bisa diberikan secara langsung sehingga anak dari Hilma dan Halim memiliki 2 kewarganegaraan.

13. Jawaban: E

Detail tugas dan wewenang DPD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Mengajukan RUU kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lain, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2) Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal no.1.

3) DPD bertugas dan berwenang menyusun sekaligus menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal no.1.

4) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

5) DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lain, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

6) DPD menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada no.5 kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

7) DPD menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

8) DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

9) DPD menyusun program legislasi nasional terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

14. Jawaban: D

Faktor penyebab konflik salah satunya adalah lemahnya pijakan konsep multikulturalisme atau perbedaan budaya di Indonesia akibat pengelolaan pluralitas yang kurang konseptual. Tidak jarang, ketidakpahaman mengenai kebudayaan lain menyebabkan munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat, serta Gerakan separatis yang menghalangi pembangunan

15. Jawaban: C

TRIK: Hafalkan dan pahami Pasal 24A, 24B, 24C tentang kekuasaan kehakiman. Tugas MK sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Info Kuota Sekolah Kedinasan 2024, IPDN, STAN Hingga STIS
Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan IPDN 2024, Jadwal & Timeline